Oleh : M. Alie Marzen
Di tengah himpitan badai ekonomi global dan domestik yang kian mencekik, bangsa Indonesia hari ini seolah sedang berjalan di atas titian rapuh menuju jurang ketidakpastian. Ketika roda pemerintahan digerakkan oleh kebijakan yang asal-asalan dan penuh blunder, yang lahir bukanlah kesejahteraan, melainkan ekonomi yang diblender habis-habisan di setiap lini kehidupan rakyat. Situasi ini membawa kita kembali pada peringatan agung Rasulullah SAW dalam sebuah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari:
"Idzu wusidal amru ila ghairi ahlihi, fantaziris sa'ah" ("Apabila suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.")
Pesan profetik tersebut kini menjelma menjadi cermin paling telak bagi potret kepemimpinan nasional di bawah era Presiden Prabowo Subianto. Tahun 2026 mencatat babak paling kelam di mana pasar keuangan diguncang tekanan triple selling—saham, obligasi, dan rupiah ambruk bersamaan—sementara kebijakan fiskal justru diwarnai pemborosan dan program-program populis yang salah sasaran. Ketika tampuk kekuasaan dikelola tanpa kompetensi yang memadai, maka yang hancur berkeping-keping bukan hanya angka makro, melainkan dapur dan masa depan rakyat kecil.
Ketika Krisis Datang Tanpa Ampun: Anatomi "Triple Selling"
Tahun 2026 mencatat salah satu babak paling kelam dalam sejarah perekonomian Indonesia modern. Di saat negara-negara lain berjuang memulihkan daya saing global pasca-ketidakpastian geopolitik, Indonesia justru terjebak dalam badai multi-dimensi yang memukul seluruh sendi kehidupan bernegara. Pasar keuangan nasional dihadapkan pada fenomena mengerikan bernama triple selling—sebuah kondisi di mana aksi jual terjadi secara serentak dan masif pada tiga instrumen sekaligus: saham, obligasi pemerintah, dan nilai tukar rupiah.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat ambruk ke level-level terendahnya dalam beberapa tahun terakhir, imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun menembus angka psikologis di atas 7,5% (tertinggi sejak akhir 2022), dan rupiah terjerembab dalam tekanan mendekati level Rp18.180 per dolar AS. Lebih parah lagi, bayang-bayang penurunan status (downgrade) pasar modal Indonesia oleh MSCI dari emerging market menjadi stand-alone market kian melumpuhkan kepercayaan investor global.
Ironisnya, di tengah hantaman badai ekonomi makro yang begitu telanjang, respons yang ditunjukkan oleh pemegang kebijakan di tingkat pusat kerap dinilai jauh dari substansi penyelesaian masalah. Alih-alih merumuskan langkah penyelamatan yang terukur, kebijakan fiskal dan tata kelola anggaran justru diwarnai oleh berbagai keputusan asal-asalan yang membuat ekonomi rakyat benar-benar dilumat habis di dalam mesin ketidakpastian.
Anatomi Kebijakan “Blunder Bin Blender”: Anggaran Habis Pakai dan Hantu Bagi Investor Asing
Dalam ilmu ekonomi politik, alokasi anggaran negara (state budget) adalah cerminan dari prioritas moral dan strategi pembangunan sebuah rezim. Dana publik yang dikumpulkan dari keringat rakyat melalui pajak seharusnya dialirkan ke sektor-sektor produktif yang melahirkan nilai tambah jangka panjang (value creation), seperti pembangunan infrastruktur logistik, penguatan industri manufaktur, penciptaan lapangan kerja, serta perlindungan daya beli riil.
Namun, apa yang disaksikan publik pada tahun 2026 justru sebaliknya. Ruang fiskal negara terkuras masif untuk membiayai program-program populis jangka pendek yang implementasinya di lapangan menuai badai kritik. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi solusi gizi nasional, serta proyek pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) yang dipaksakan menjangkau pelosok-pelosok tanpa studi kelayakan yang matang, berubah wujud menjadi apa yang oleh para pelaku pasar disebut sebagai "hantu yang menakuti investor asing."
Bagi investor rasional, kalkulasi ekonomi sangatlah sederhana. Mereka membedakan secara tegas antara belanja modal produktif (capital expenditure) dan belanja konsumtif habis pakai. Ketika dana ratusan triliun rupiah digelontorkan untuk program instan yang sarat inefisiensi birokrasi—bahkan kerap diplesetkan publik secara satir sebagai program "makanan basi beracun" karena tata kelola distribusi yang buruk dan salah sasaran—pasar langsung membaca sinyal bahaya.
Ini bukan lagi sekadar soal salah urus anggaran, melainkan ancaman nyata terhadap kesehatan fiskal jangka panjang. Ketika defisit melebar dan utang negara bertambah demi membiayai program yang tidak menghasilkan multiplier effect ekonomi, pasar finansial menghukum Indonesia melalui capital outflow (pelarian modal besar-besaran). Akibatnya, rupiah ambles, bursa saham lesu, dan beban hidup masyarakat lapis bawah semakin mencekik.
Tinjauan Moral dan Agama: Pemborosan Adalah "Saudara Setan"
Krisis struktural yang diakibatkan oleh salah kelola anggaran ini tidak hanya dapat dibedah melalui kacamata ekonomi makro, tetapi juga melalui sudut pandang etika moral dan ajaran agama. Tindakan menghambur-hamburkan uang rakyat untuk program yang tidak efisien, salah sasaran, dan mengabaikan skala prioritas di tengah penderitaan masyarakat adalah bentuk kezaliman fiskal yang nyata.
Kitab suci Al-Qur'an telah memberikan peringatan keras melalui Surah Al-Isra' ayat 27:
"Innal-mubażżirīna kānū ikhwānas-shayāṭīn, wa kānas-shayṭānu li-rabbihī kafūrā" ("Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.")
Ayat ini menegaskan bahwa pemborosan (tabdzir)—baik dilakukan oleh individu maupun oleh penguasa pemegang kendali anggaran negara—memiliki esensi yang sama: menempatkan harta pada tempat yang tidak semestinya, mengabaikan kemaslahatan umat, dan membuang-buang amanah. Ketika negara memaksakan proyek-proyek "mercusuar", yang tidak berguna atau program bagi-bagi anggaran yang boros di saat rakyat kesulitan membeli kebutuhan pokok, tindakan tersebut secara moral-religius dikategorikan sebagai perbuatan yang "bersaudara dengan setan" karena membawa kerusakan (fasad) alih-alih kesejahteraan.
Kegagalan Kepemimpinan dan Hilangnya Kepercayaan Pasar
Krisis ekonomi 2026 kian diperparah oleh gaya kepemimpinan nasional yang dinilai gagal membaca realitas psikologis pasar. Dalam teori tata kelola pemerintahan (good governance), stabilitas ekonomi sangat bergantung pada prediktabilitas kebijakan dan kredibilitas pemimpin.
Masyarakat dan investor tidak hanya melihat angka-angka pertumbuhan di atas kertas, tetapi juga substansi di balik tindakan para penguasa. Ketika kebijakan ekonomi dihantam kritik, respons yang kerap ditunjukkan justru bernada defensif, anti-kritik, atau terjebak dalam gimik simbolisme politik yang kontras dengan penderitaan rakyat. Sebagian kalangan pemerhati psikologi politik bahkan menyoroti bagaimana gaya kepemimpinan yang narsisistik atau tertutup terhadap koreksi objektif mempercepat erosi kepercayaan publik (crisis of confidence).
Bandingkan dengan era-era sebelumnya, di mana meskipun terdapat berbagai catatan, pembangunan fisik infrastruktur secara masif sempat menjadi jangkar psikologis yang menjaga optimisme pasar hingga IHSG sempat menembus level tertinggi. Kini, jangkar tersebut hilang. Yang tersisa hanyalah kepanikan, retorika kosong, dan kebijakan tambal sulam yang membuat ekonomi nasional seperti masuk ke dalam mesin blender—hancur berkeping-keping tanpa arah yang jelas.
Menutup Celah Kerusakan: Jalan Keluar Menuju Pemulihan
Menyelamatkan Indonesia dari jurang kehancuran ekonomi yang lebih dalam memerlukan keberanian moral dan kejernihan berpikir dari para pemegang kekuasaan. Negara tidak bisa diselamatkan dengan retorika nasionalisme sempit atau sikap anti-kritik yang menutup mata terhadap jeritan rakyat di pasar tradisional dan lantai bursa.
Langkah-langkah mendesak yang harus segera diambil meliputi:
- Evaluasi Total Program Populis: Menghentikan atau merombak total program-program turunan yang terbukti tidak efisien, membebani APBN, dan berpotensi menjadi ajang pemborosan (menghindari sifat mubadzir anggaran).
- Restorasi Kepercayaan Pasar: Memberikan kepastian hukum, transparansi data, dan reformasi pasar modal yang sejalan dengan standar internasional untuk memulihkan kembali kepercayaan investor asing maupun domestik demi menahan laju pelemahan rupiah dan tekanan triple selling.
- Kembali pada Meritokrasi: Menyerahkan pengelolaan urusan negara kepada para ahli yang kompeten di bidangnya, sesuai dengan amanah moral risalah kenabian, demi menghentikan lingkaran setan salah urus kebijakan.
Jika pemerintah tetap bersikeras dengan ego kekuasaannya dan mengabaikan peringatan-peringatan objektif ini, maka era kepemimpinan di bawah Prabowo akan tercatat dalam sejarah sebagai era terburuk sepanjang sejarah yang meruntuhkan fondasi kemandirian bangsa. Rakyat telah lelah menjadi korban dari kebijakan yang salah arah. Saatnya akal sehat dan keadilan ditegakkan sebelum semuanya terlambat.









